Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan adanya masalah di beberapa Lembaga Dalam Negeri. Menurut Sri Mulyani pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) masih ada di lingkungan Lembaga Dalam Negeri dimana sebagai contoh adalah Pengurusan pelayanan masyarakat & gedung – gedung pemerintah yang di sewakan oleh koperasi tidak terdaftar dalam laporan keuangan.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan menegaskan agar PNBP dapat di kelola dengan baik. Menurut Sri Mulyani, Kurangnya transparansi & akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah pusat ( LKPP ) berdampak negative yang mana dapat mengurangai investasi dalam Negeri. Dampak buruk yang lain juga dapat terjadi dimana masyarakat dapat menuntuk pergantian pemerintahan karena di anggap tidak akuntabel.